JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak menolak tawaran bantuan Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tawaran tersebut disebut masih dalam tahap pembahasan melalui Kementerian Luar Negeri.
Kepala Biro Humas Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan pemerintah menghargai tawaran itu sebagai bentuk solidaritas negeri jiran. Menurut dia, banyak aspek teknis yang masih didiskusikan sebelum keputusan diambil.
Jika disepakati, BNPB akan menangani sisi operasional. Sementara itu, apabila bantuan berupa pesawat atau personel militer, koordinasi akan melibatkan Kementerian Pertahanan.
Malaysia dilaporkan menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan 52 personel ahli. Sebelumnya, Menko Polkam Dudung Abdurachman pada 12 Oktober menyebut tawaran itu belum dibahas lebih lanjut, sementara media Malaysia melaporkan surat resmi badan bencana mereka belum mendapat jawaban tertulis.
Honi juga membantah kabar bahwa misi bantuan Jepang dihentikan sepihak. Pasukan Bela Diri Jepang yang mengerahkan tiga helikopter Chinook untuk water bombing di Kalimantan sejak awal memang hanya dijadwalkan bertugas selama dua pekan, dan misinya berakhir pada 29 September.
Udara Samarinda tidak sehat
Di lapangan, dampak karhutla masih terasa. Pada Kamis (15/10/2026) pukul 05.00 Wita, konsentrasi PM2.5 di Samarinda tercatat 108,2 mikrogram per meter kubik atau masuk kategori tidak sehat, naik dari sekitar 86,7 sehari sebelumnya. BMKG memprakirakan udara kabur masih menyelimuti sebagian besar Kalimantan Timur, termasuk Ibu Kota Nusantara.
Warga, terutama kelompok rentan, diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jenis N95 atau KN95 bila harus keluar rumah.
